Informasi Pendidikan, Tugas, Guru, Contoh, Cara, Jelaskan, Pengertian, Perbedaan, Persamaan

Sabtu, 05 Desember 2015

PNS TIDAK AKAN BERSTATUS DAERAH LAGI

"

Status Pegawai Negeri Bukan Lagi Daerah - Selamat pagi sahabat cafependidikan.com, informasi yang saya share kali ini terkait dengan status PNS. Ada pola dan peraturan baru yanga akan diterapkan pada masa yang akan datang berkaitan status PNS daerah yang akan menjadi satu dan bukan lagi dipegang oleh daerah, hal ini terkait dengan maraknya kasus peraturan dan KKN yang terjadi di daarah dan membuat pemerintah pusat tidak bisa berbuat apa-apa karena PERDA tersebut. Berikut kejelasan dari berita terkait.
PNS TIDAK AKAN BERSTATUS DAERAH LAGI

Pemerintah berencana meratakan standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Sehingga nantinya tidak ada lagi status PNS pusat maupun daerah.

    “(Presiden) meminta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi nggak ada lagi pegawai negeri daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015)

Landasan hukum disiapkan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang manajemen aparatur sipil negara. Sebagai turunan dari undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Yuddy menilai konsep ini akan sangat membantu standar penilaian secara nasional. Di mana juga akan berpengaruh terhadap penentuan gaji dan tunjangan pegawai serta kenaikan jabatan.

    “Konsekuensinya itu sebagai pemersatu nasional kan. Terus kemudian penilaian. Kinerja itu orientasinya bukan prosedur lagi tetapi hasil. Jadi setiap prom‎osi harus memperhatikan rekam jejak dan capaian dari setiap orang yang akan dipromosikan,” paparnya.

Selain itu, PNS juga tidak akan menetap di satu daerah. Ada peluang digeser dari satu daerah ke daerah lain‎, termasuk dari pusat.

    “Jadi dia pada jenjang tertentu, itu bisa mutasi ke berbagai wilayah,” tegas Yuddy.

Pemerintah akan menetapkan sertifikasi untuk segala jabatan. Agar jabatan yang diisi oleh orang yang sesuai dengan kemampuannya.

    “Untuk‎ jabatan-jabatan apa pun di pusat atau daerah itu tidak boleh asal taruh, itu harus orang yang memiliki sertifikasi jabatan. Seperti di daerah misalnya orang guru agama menjadi kepala dinas pendidikan. Yang gitu-gitu itu nggak boleh. Jadi ke depan lembaga-lembaga pemerintah itu harus menyelenggarakan sekolah atau kursus yang memberikan sertifikasi kedinasan,” jelasnya.

Demikian informasi yang bisa saya sampaikan  terkait dengan status PNS yang akan datang. Semoga innformasi ini memberikan hal yang sangat positif bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Terima kasih

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : PNS TIDAK AKAN BERSTATUS DAERAH LAGI

0 komentar:

Posting Komentar